Diskusi iseng dengan tetangga.

Waduh dah lama juga ga nulis di sini, bahkan hampir lupa punya blog ini. Jadi terbengkalai nih….

Beberapa hari yang lalu seperti biasa kumpul2 dengan warga RT yang lain, dari obrolan ngalur ngidul akhirnya merembet kemana-mana sampai ke politik dan agama. Biasanya semua bahan diskusi, pertanyaan, gagasan dan bantahan di dapat secara spontan tanpa di siapkan lebih dahulu.

Ada diskusi iseng antara aku dengan salah satu warga yang kebetulan juga ustads, yaitu tentang status pernikahan nabi Muhammad.

Pada awalnya aku bertanya tentang hukumnya rukun, apakah harus di penuhi semua atau tidak. Si tetangga bilang bahwa rukun itu harus di penuhi semua, kalau salah satu dipenuhi maka proses (ibadah) yang dilakukan dianggap batal, seperti halnya sholat kalau salah satu rukunnya tidak dilakukan maka itu bukannya sholat.

Kemudian aku memberi suatu kasus sederhana yaitu: Apabila sepasang muda mudai beragama shinto menikah di usia 20 tahun, kemudian pada usia 30 tahun mereka masuk islam, apakah mereka harus kembali mengulangi nikah secara islam?. Yang artinya mereka harus melakukan rukun nikah yang salah satunya ijab qabul seperti yang dibahas disini. Karena menurut logika saya, kembali ke masalah rukun diatas, kalau tidak melakukan rukun2nya berarti mereka dianggap belum/tidak menikah secara islam. Jadi logikanya apabila mereka berhubungan badan, itu dianggap zinah.

Pada awalnya sih semua pada setuju menyatakan bahwa itu perlu di ulang nikah secara islam dan melengkapi semua rukun2 nya.

Kemudian saya ambil contoh Nabi Muhammad. Pada usia 25 tahun menikah denga khadijah dan pada waktu itu belum islam dan juga kemungkinan besar rukun-rukun nikah tidak dilakukan. Nah pada usia 40 tahun ketika dia meenjadi muslim, apakah nikahnya di ulang?.  Kalau di ulang, pasti ada hadist yang menerangkan, orang hal-hal sepele seperti nabi tidur menghadap kearah mana dan kebiasaan kecil nabi saja di ceritakan dalam hadist, masa nikah nabi tidak di kisahkan. Oleh karena saya simpulkan nikah nabi denga khadijah tidak di ulang (kesimpulan yang berdasarkan logika saja).

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah nikah nabi dengan khadijah itu sah?.

Nah sampe disini pada mulai bingung jawabannya hehehe. Ada yang bisa memberi jawaban atau tambahan informasi?.

Oh ya, salah satu tetangga yang aktivis HAM memberi jawaban yang menarik veri HAM. Bahwa hukum itu tidak berlaku surut kecuali yang berhubungan dengan hak azasi manusia. Tetapi sampe larut belum menemukan jawaban yang ada dasar kuat dari segi agama.

Logika yang aneh

Sore tadi, sekitar pukul 3an pulang lewat jalan ahmad yani. Pas memasuki ruas jalan yang searah menuju cicadas, gila bener macetnya.Dari arah barat ga tertampung sampe mem’block’ jalan dari arah selatan. Seorang polisi tampak sebuk mengatur lalu lintas, padahal lampu lalu lintas menyala dengan normal (sering kali lampu lalu lintas di bandung tidak menyala dengan normal).

Setelah berhasil lewat perempatan, dan maju beberapa ratus meter, ku ketahuilah kemacetan di akibatkan angkot yang ngetem. Angkot kuning dan angkot putih sering ngetem disitu. Trus apa gunanya si bapak polisi tadi sibuk di lampu lalu lintas ya, lha wong penyebabnya ada di angkot ngetem.

Terus terang ga habis pikir, kenapa di bapak polisi ga membubarkan saja angkot yang ngetem. Toh lampu lalu lintasnya juga masih bekerja dengan baik. Bukan angkot yang ngetem yg membuat bingung, tapi cara berpikir polisinya. Logikaku sih lebih baik membubarka sumber kemacetan daripada sibuk  ngatur2 kendaraan. Tetep aja bakal macet selama sumber macet belum di tertibkan. Hal serupa sering juga ku lihat di sekitar cicaheum.Jadi, logika polisi itu gimana sih ya?.

Ketidakbecusan KPU atau pemerintah?

Setelah pemilu makin seru dan lucu saja ulah para politikus. yang peling menarik adalah masalah DPT (daftar Pemilih Tetap). Kekisuhan terungkap beberapa waaktu menjelang pemilu dengan adanya  DPT ganda atau di bawah umur yang terdaftar.

Nah kenapa bisa begitu?. Untuk mendaftar kembali warga negara yang boleh memilih itu siapa yang tanggung jawab?. Siapa yang punya data penduduk yang boleh memilih?

Kalau menurut aku sih itu tanggung jawab negara, baik pemerintah maupun legislatifnya. Masa sampai  warga negaranya aja tidak tahu?. Apa gunanya sensus, akta kelahiran, KTP/SIM/Passport?. Apa itu ga bisa di gunakan untuk mendata penduduknya. Aneh..negara kok ga tahu jumlah penduduknya, jangan-jangan jumlah pulau-pulaunya dan luas wialayahnya juga ga punya data. Jadi bukan semuanya kesalahan KPU (menurut aku lho).

Nah, siapa yang duduk di pemerintahan, di legislatif? . Kan kebanyakan dari orang-orang partai-partai juga. Itu yang seharusnya bertanggung jawab terhadap data penduduknya.  Mereka ada untuk mengurusi negara dan rakyat bukan mengurusi bagi-bagi  uang negara.

Sekarang malah paratai2 mempersoalkan DPT, coba tanya dulu deh apa yang dikerjakan wakil2 mereka selama 5 tahun terakhir.

Ah makin eneg aja nih liat para politikus kita nih,bukan ngurusin negara malah hanya ngurusin partai saja. Untungnya kemarin ada alasan untuk tidak nyontreng, malas euy ke KBRI, mayan jauh masalahnya (padahal penyebabnya malas)  hehe.

Itu pendapat gue sebagai warga negara yang awam politik.

Kenyataan dan Impian

Beberapa hari lalu aku lihat berita di TV yang bikin terharu. Sebuah Sekolah di jawa timur disita meja dan kursinya oleh si pembuat, sementara anak2nya mempertahankan sambil menangis. Ternyata pihak pemda menunggak biaya pembuatan meja kursi, sehingga si pembuat menyita dengan paksa. Kenapa bisa begini?waktu membuat pasti kan sudah di anggarkan?? Kamana uangnya ??.

Sementara itu disaat yang lama ribuan orang calon anggota legislatif menyebar janji mimpi-mimpi indah. Milyaran rupiah terbuang untuk kampanye mereka. Coba tebak? kira-kira apa yang akan mereka lakukan jika bener-bener terpilih?? apa mereka akan memenuhi janji-janjinya semasa kampanye?. Aku sangat menyangsikannya. Bahkan mungkin mereka melakukan seperti kasus di TV, korupsi sana-sini. Bahkan uang untuk siswa-siswa yang notabene generasi muda penerus bangsa mereka embat juga uangnya.

Coba tengok juga acara-acara di TV, aku bilang 90% acara TV Indonesia adalah sampah…..penuh sinetron dan acara yang menjanjikan mimpi, pengen terkenal mendadak, pengen suksaes mendadak. betul-betul mimpi kali ye….. Padahal mungkin milyaran bahkan trilyunan rupiah dibelanjakan untuk acara-acara tersebut.

Yah…..disamping uang milyaran dan trilyunan rupiah yang di hambur-hampurkan untuk menebar mimpi, ada generasi penerus bangsa yang terlupakan. Bahkan meja tempat mereka belajar saja tidak ada.

Teringat aku akan petuah bijak dari Kuan Tzu dan pernah aku tulis di buku tugas akhirku hampir 10 tahun lalu. Kuan Tzu berkata: Jika anda hanya memprihatinkan keadaan setahun mendatang, cukuplah Anda taburkan benih. Jika anda memprihatinkan keadaan sepuluh tahun mendatang, tanamlah sebatang pohon. Dan jika Anda memprihatinkan keadaan seratus tahun mendatang, berikanlah pendidikan yang benar kepada rakyat.

Trus bagaimana pendidikan di Indonesia? Apa jadinya Indonesia 100 tahun lagi?

Pajak Penghasilan

Pengurusan NPWP baru dengan sunset policynya diperpanjang. Kemarin coba-coba buat NPWP pribadi sendiri,tinggal nunggu keluarnya kartu NPWP.

Yang masih mengganjal di otakku, apa perlunya kita membayar pajak penghasilan kita?. Penghasilan yang di dapat dengan susah payah, kucuran keringat dan air mata bahkan nyawa (yailah…:) ) kenapa harus di potong dan disetorkan ke negara? Toh  juga ujung2nya juga habis di korupsi ma pejabat. Manfaat buat penyetor pajak pun kagak ada.Pembangunan negara yang di gembar gemborkan pun masih kalah ma jumlah korupsi pejabat negara.

Yang lebih bikin gonok lagi adalah para pegawai yang di gaji negara. Kita masyarakat menyetor sebagian penghasilan kita ke negara, tetapi orang-orang yang di gaji negara pun malah kerjanya tidak becus. Coba di survey, dilembaga pemerintah mana yang kita mendapatkan pelayanan yang baik dari pegawainya?. Boro boro di beri pelayanan yang baik, bisa-bisa malah di porotin. Itu ku alami sendiri, sebagai contoh ngurus perpanjangan passport di kantor imigrasi, pengurusan SIM. Kita yang cari duit susah payah kemudian sebagian ‘dipalak’ oleh negara, sementara yang mendapat gaji dari negara malah kerja seenaknya. Mungkin saja gaji yang di bayarkan ke pegawai negara itu sebagian diambil dari pajak penghasilan kita.

Seharusnya negara membenahi kinerja para pegawainya dulu. Rakyat hanya di minta memenuhi kewajibannya, sementara hak-hak mereka seolah diabaikan.  “Jangan tanya apa yang negara berikan padamu, tetapi tanyalah apa yang bisa kamu berikan ke negara”  apakah slogan itu masih relevan dan bisa dipenuhi? Lha wong yang kita kasih ke negara di ‘embat’ oleh pejabat negara kok, tetep aja negara sekarat……

Teringat beberapa tahun lalu seniorku mengeluh karena gajinya dipotong hampir 8 digit perbulan, sementara banyak teman dan saudara2nya yang kerja mati2an tetapi penghasilannya masih sedikit diatas UMR. Apa ga mending di salurkan langsung ke orang-orang sekitar dari pada lewat negara yang penuh dengan janji2 pembangunan? Yah..pembangunan yang tak kunjung datang, kalaupun datang dananya sudah di palak duluan oleh pejabat negara.

Lihat saja, pendidikanyang makin mahal, makin banyak pengangguran dan infrastuktur yang amburadul, itulah hasil nyata yang di bangun pemerintah.